VISI, MISI DAN PROGRAM

CALON KETUA UMUM ASPERDA PERIODE 2017 – 2019

BAPAK HARMAWAN JEFFRIVAN

TEMA KAMPANYE

BERSAMA, BAHU MEMBAHU MEMBANGUN ASPERDA, DENGAN

TETAP SETIA MELANJUTKAN NAWA CITA ASPERDA

DI DALAM RANCANGAN

PROGRAM KERJA NASIONAL ASPERDA 2017 – 2019

VISI

Tetap setia melanjutkan Nawa Cita Asperda yakni :

  1. Membina dan membangun paguyuban / persaudaraan dikalangan penyedia jasa tranportasi (rental mobil) se Indonesia untuk menjadi suatu persatuan, di dalam hubungan yang harmonis, beretika, santun dan menghormati satu dengan yang lainnya.
  2. Membantu meningkatkan kemajuan pariwisata di Indonesia melalui Asperda
  3. Meningkatkan sumber daya manusia dari pengusaha rent car yang bergabung di organisasi
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana guna kesejahteraan anggota
  5. Meningkatkan kerjasama antar pengusaha rent car di daerah se Indonesia
  6. Menciptakan dan meningkatkan keamanan kepada semua anggota
  7. Sebagai mitra transportasi terpercaya, aman dan nyaman kepada masyarakat
  8. Sebagai sarana dari pengusaha rent car untuk menyalurkan kegiatan sosial kepada masyarakat, Sebagai organisasi yang berperan aktif , memberikan dukungan, masukan dan kritikan dalam membantu pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan sarana transportasi pada umumnya.

MISI

  1. Mewujudkan impian Asperda, agar bisa di tunjuk pemerintah pusat untuk menjadi organisasi yang resmi mengurusi angkutan sewa di Indonesia. Dan bila itu terjadi Asperda akan bisa ikut serta pemerintah untuk membuat peraturan – peraturan yang ada hubungannya dengan angkutan sewa. Termasuk mewujudkan program utama yakni Surat Tanda Naik Kendaraan Rental Mobil (STNKR)
  2. Menguatkan finansial organisasi agar bisa menjalankan program organisasi yang sudah di rencanakan.
  3. Pengelolaan dan pengembangan organisasi ke arah yang lebih baik

Untuk menjalankan Visi dan Misi tersebut, saya telah menyusun  Garis Besar Program Asperda (GBPA) yang siap untuk dilaksanakan.

Garis Besar Program Asperda (GBPA)

Program Utama

  1. Secara aktif Ketua Umum meloby dan memperkenalkan Asperda di Pemerintah Pusat, TNI dan POLRI dengan tujuan untuk menjadikan Asperda sebagai Mitra / Vendor / Organisasi Resmi pengadaan angkutan sewa. Dengan begitu, dinas – dinas terkait kalau mau sewa kendaraan bisa melalui anggota Asperda dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik.
  2. Secara aktif Ketua Umum meloby  dan membuka jalur komunikasi dan pembahasan dengan Menteri Perhubungan untuk bisa menerbitkan STNKR (Surat Tanda Naik Kendaraan Rental Mobil)  dalam Permenhub.  Dengan adanya Permenhub ini maka teman – teman pengurus DPD bisa naik ke masing – masing pemerintah daerah untuk pengajuan perijinan dan penerbitan STNKR, karena yang bisa mendapatkan STNKR ini di khususkan untuk anggota Asperda.
  3. Secara aktif Ketua Umum meloby dan membuka jalur komunikasi dengan Menteri Pariwisata,  dengan memberikan informasi bahwa ada organisasi angkutan sewa yang siap mensukseskan pariwisata Indonesia yakni ASPERDA dalam bentuk Nota Kesepakatan (MOU). Dengan tag line: ‘Visit in Indonesia with Asperda’ atau ‘Tour in Indonesia with Asperda’

Program Internal Organisasi

  1. Membentuk kabinet kepengurusan DPP, yang solid dan bersatu, yang bertugas untuk mengembangkan dan memperkenalkan Asperda di seluruh pengusaha rent car di Indonesia, yang di namakan ‘Kabinet Asperda Bersatu’
  2. Membuat Rancangan Program Kerja Nasional tahun 2017 – 2019

GBPA tersebut adalah Grand Desain dari Rancangan Program Kerja Nasional yang sudah di susun DPP sebelumnya , di tambahkan, diperbaharui , di lengkapi dan siap untuk di lanjutkan.

DAN BERIKUT INI RANCANGAN PROGRAM KERJA PENGURUS DPP DI DALAM  

KABINET ASPERDA BERSATU TAHUN PENGABDIAN 2017 – 2019 YANG SIAP DILAKSANAKAN :

Program Utama (yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum) :

  1. Secara aktif Ketua Umum meloby dan memperkenalkan Asperda di Pemerintah Pusat, TNI dan POLRI dengan tujuan untuk menjadikan Asperda sebagai Mitra / Vendor / Organisasi Resmi pengadaan angkutan sewa. Dengan begitu, dinas – dinas terkait kalau mau sewa kendaraan bisa melalui anggota Asperda dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik.
  2. Secara aktif Ketua Umum meloby  dan membuka jalur komunikasi dan pembahasan dengan Menteri Perhubungan untuk bisa menerbitkan STNKR (Surat Tanda Naik Kendaraan Rental Mobil)  dalam Permenhub.  Dengan adanya Permenhub ini maka teman – teman pengurus DPD bisa naik ke masing – masing pemerintah daerah untuk pengajuan perijinan dan penerbitan STNKR, karena yang bisa mendapatkan STNKR ini di khususkan untuk anggota Asperda.
  3. Secara aktif Ketua Umum meloby dan membuka jalur komunikasi dengan Menteri Pariwisata,  dengan memberikan informasi bahwa ada organisasi angkutan sewa yang siap mensukseskan pariwisata Indonesia yakni ASPERDA dalam bentuk Nota Kesepakatan (MOU). Dengan tag line : ‘Visit in Indonesia with Asperda’ atau ‘Tour in Indonesia with Asperda’

Program Kerja Kabinet Asperda Bersatu (Team DPP) :

Untuk menjalankan Program Kerja ini, Ketua Umum  dibantu oleh Team Inti (Dewan Pembina , Dewan Penasehat , Seketaris Jendral, Bendahara) akan membentuk Ketua Harian 1-5 di temani Wakil Seketaris 1 – 5 sesuai Zona Wilayah Kepulauan Indonesia. Dimana masing – masing ketua harian akan berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Team Inti untuk melakukan pembinaan dan pembentukan DPD 1 di seluruh provinsi di Indonesia, dimana Ketua Harian tersebut membantu DPD 1 untuk mengembangkan DPD 2 di wilayah kerjanya masing – masing. Dimana DPD 1 dan DPD 2 bertugas untuk menjalankan Program Internal Organisasi yang sudah di susun. Antara lain :

  1. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota Asperda
    1. DPP menginstruksikan kepada DPD untuk memiliki hak otonom yakni membangun lini bisnis / usaha gabungan (Badan Usaha Milik Daerah) di masing – masing daerah baik DPD 1 atau 2, bisa koperasi , PT atau CV untuk membantu mensejahterakan anggotanya. Di mana lini bisnisnya yang bisa di kerjakan bersama adalah pengelolaan orderan, bagi orderan, pelayanan jasa perijinan untuk masing – masing anggota, maintenance kendaraan, dan lain sebagainya. Contohnya yang sudah dilaksanakan oleh Koperasi Asperda Setia Jaya yang di bangun oleh Asperda Surabaya.
    2. DPP mengeluarkan aturan , dimana DPD 1 atau 2 berhak mengeluarkan sertifikat untuk mitra – mitra yang resmi bekerja sama dengan Asperda sesuai wilayahnya masing – masing. Mitra yang bisa di ajak kerjasama adalah semua bidang usaha. Dan feed back kepada anggota asperda, dimana anggota bisa mendapatkan potongan harga, discount dan fasilitas lainnya yang bermanfaat. Dan biaya kemitraan bisa masuk untuk Kas Asperda DPD setempat.
    3. DPP bekerjasama dengan DPD atau masing – masing DPD bisa menjalin kerjasama external (dengan perusahaan jasa penyedia jasa aplikasi online) untuk membangun aplikasi – aplikasi yang bisa bermanfaat untuk membantu menjualkan jasa kendaraan sewa mobil anggota asperda atau pengelolaan manajemen rental mobil , aplikasi pemesanan kendaraan, membangun ulang sistem keagenan via aplikasi untuk membantu menjual dan mempromosikan jasa usaha rental mobil anggota yang bergabung di Asperda, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari para anggota Asperda.
  1.  Meningkatkan keamananan kendaraan sewa anggota Asperda
    • DPP , DPD dan Anggota Asperda berdiskusi bersama bagaimana serah terima kendaraan yang standart sesuai Asperda agar resiko penggelapan mobil dapat di kurangi. Sembari menunggu program STNKR bisa terwujud.
  2. Meningkatkan mutu pelayanan keadministrasian dan informasi anggota Asperda
    1. DPP mengeluarkan SK untuk memperbaiki sistem pendataan anggota :
      1. Untuk DPD 1 menerima data dari DPD 2 untuk anggota yang mendaftar, dimana DPD 2 bertugas untuk mengeluarkan sertifikat keanggotaan. Dalam arti yang mengesahkan angota tersebut adalah Ketua DPD 2. Dimana DPD 2 wajib melaporkan ke DPD 1 berkas CC nya. Bilamana di daerah tersebut tidak ada DPD 2, maka yang bertugas adalah DPD 1 setempat (sesuai domisili usaha anggota yang mendaftar) dan yang mengesahkan adalah Ketua DPD 1.
      2. Baik DPD 1 atau DPD 2 wajib membuat CC ke DPP untuk di masukkan datanya ke web asperda.com
      3. Bilamana di suatu daerah tidak ada DPD 1 ataupun DPD 2, maka yang bertugas untuk menerima berkas pendaftaraan anggota adalah Seketaris Jendral (Sekjen DPP), di bantu oleh 5 Wakil Seketaris.
    2. DPP mengeluarkan SK dimana isinya tentang penataan portal informasi asperda agar berita dan kegiatan asperda semakin baik kedepannya dengan sosialiasi secara menyeluruh dengan cara mengajak seluruh pengurus untuk aktif memasukkan data dan informasi kegiatan DPD khususnya Humas dan seketariat di dalam portal yang di sediakan oleh organisasi. Dimana domain yang sudah terdaftar akan di kelola  oleh masing – masing DPD.
    3. DPP mengeluarkan SK dimana mewajibkan DPD menyewa tenaga administrasi dan keuangan agar bisa terfokus, dimana pengurus bertugas mengsupervisi dan menandatangani berkas – berkas transaksi.
    4. DPP mengeluarkan SK yang isinya Menghapus semua group Whatsapp sekarang yang bertema ‘Mitra’ menjadi ‘Calon’ dalam arti promosi Kemitraan gratis sudah berakhir. Dan untuk mitra resmi bisa di buatkan group tersendiri. Tujuannya agar mitra tersebut tidak tersinggung, dan lebih baik daripada meremove teman – teman tersebut dari group.
  3. Meningkatkan tata pengelolaan dan peningkatan keuangan organisasi :
    1. DPP bersama DPD melakukan revisi AD / ART untuk mengatur pembagian hasil antara DPP, DPD 1 dan DPD 2.
    2. DPP bersama DPD melakukan kesepakatan dalam SK mengenai pengelolaan dana – dana yang bisa menambah kas keuangan organisasi seperti :
      1. Pembagian hasil penjualan merchandise Asperda
      2. Pembagian hasil event acara
      3. Pembagian hasil biaya administrasi keanggotaan
      4. Pembagian hasil biaya pendaftaran kemitraan
      5. Pembagian hasil iuran keanggotaan
      6. Pembagian hasil usaha badan usaha yang di bangun oleh DPD
      7. Pembentukan license nama Asperda , bagi teman – teman anggota yang ingin memakai branded Asperda
  4. Pengembangan organisasi :
    1. Untuk meningkatkan hubungan Asperda dan mempermudah loby dengan pemerintah pusat, maka akan di bangun Kantor Seketariat 1 yang di pimpin oleh Ketua Harian 1, dimana biaya operasional akan di tanggung oleh DPP di bantu oleh DPD 1 dan DPD 2.
    2. DPP mengusulkan rapat kerja daerah untuk membahas penambahan masa bakti ketua DPP, DPD 1 dan DPD 2 dari 2 tahun menjadi 3 tahun mengingat banyaknya pekerjaan yang harus di lakukan, dan biaya munas , musda, rakernas, rakerda yang mahal oleh kerena itu perlu adanya penambahan masa bakti agar lebih efektif.
    3. DPP mengusulkan perubahan AD / ART bahwa masa bakti Ketua Umum adalah 2 periode kepemimpinan.
    4. DPP melalui SK Merubah AD / ART untuk melantik mantan Ketua Umum atau tokoh masyarakat atau pejabat aktif untuk menjadi Anggota Kehormatan dan masuk di dalam Dewan Pembina Organisasi. Tujuan adanya penambahan struktur ini agar tokoh atau pejabat penting di suatu daerah bisa menjadi pembina organisasi untuk memberi masukan mengenai hubungan external antara Asperda dengan masyarakat Indonesia pada khususnya.
    5. DPP bersama DPD meningkatkan kerjasama kemitraan lebih banyak dengan seluruh organisasi transportasi, pariwisata pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya.
    6. DPP mengeluarkan SK untuk menginstruksikan bahwa DPD wajib untuk mengaktifkan fungsi divisi di masing – masing DPD agar bergerak dan berjalan , antara lain :
      1. Divisi Humas : Aktif memberikan infomasi asperda kepada masyarakat dan banyak mempublikasikan berita dan infomasi seputar Asperda
      2. Divisi Olahraga : Aktif melaksanakan kegiatan olahraga
      3. Divisi Sosbud : Aktif melaksanakan kegiatan sosial dan budaya
      4. Divisi Keamanan : Aktif mencatat pelaku – pelaku kejahatan didalam database organisasi dan sosialiasi tata cara serah terima kendaraan yan sesuai dengan standart Asperda.
      5. Divisi Perlengkapan : Dimana setiap DPD memiliki inventaris dan aset yang bisa di gunakan untuk kegiatan di masing – masing daerah.

Demikian Visi , Misi dan Program yang saya canangkan , besar harapan dan dukungan dari semua anggota dan pengurus Asperda, semoga apa yang di programkan bisa di kerjakan dan terwujud.

Surabaya, 4 September 2017

 

HARMAWAN JEFFRIVAN

CALON KETUA UMUM ASPERDA 2017 – 2019